Forum Inspirasi

"Small step for Big Destination…!

Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Tips Menurunkan Tagihan Telepon di Kantor

Posted by jameswayne pada 1 Desember, 2008

Dimasa sekarang ini bagi orang yang mengenal atau beraktifitas sekecil apapun dengan internet rasanya tidak klop jika tidak memiliki account untuk berchating ria, misalnya account  Mirc, Skype atau Yahoo Messenger(YM).Dengan adanya media chating room seperti ini bagi kantor atau pengguna internet personal dengan koneksi 24 jam seperti ini, banyak sekali penghematan dari segi cost yang dapat dikurangi jika kita jeli memanfaatkannya. Baca entri selengkapnya »

Posted in Artikel, Ekonomi, Internet, Kiat Bisnis, Teknologi, Tips, website | Dengan kaitkata: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pilihan Anda Sebagai Karyawan atau Usahawan

Posted by jameswayne pada 30 November, 2008

Menjadi Karyawan atau Usahawan

Menjadi Karyawan atau Usahawan

Pada hari minggu kemaren dalam sebuah undangan resepsi pernikahan, tanpa disangka saya bertemu seorang sahabat lama hamper 9 tahun tidak bertemu.Cerita punya cerita dia masih kerabat dari yang punya hajat pernikahan.Obrolan pendek pun berlangsung….

Intinya dia mengeluhkan pekerjaan dia yang menjadi karyawan di Perusahaan Bidang Fabrikasi Elektronik. Baca entri selengkapnya »

Posted in Artikel, Ekonomi, Enterpreneur, Info Bisnis, Kiat Bisnis | Dengan kaitkata: , , , , , , | 3 Comments »

Peluang Kerja Sempit Banting Setir Jadi Wirausaha

Posted by jameswayne pada 30 November, 2008

Pencari Kerja

Pencari Kerja

Hari ini dirumah terlihat lebih beda dari biasanya, adik ipar saya yang sudah bekerja di perusahaan Swasta Nasional sibuk bergosip dengan kakaknya alias mantan pacar saya. Yang digosipkan tidak lain dan tidak bukan tentang besok ada test CPNS di kantor walikota. Hemmm artinya ikut rebutan mau jadi Pegawai Negeri Sipil ceritanya. Peristiwa dirumah ini mengingatkan saya pada suatu obrolan seorang ibu bersama anaknya, yang mana kurang lebih isi obrolannya lebih enak menjadi PNS saja, mendapat gaji tiap bulannya, Baca entri selengkapnya »

Posted in Artikel, Ekonomi, Enterpreneur, Info Bisnis, Inspirasi Bisnis, Kiat Bisnis | Dengan kaitkata: , , , , , , , | 4 Comments »

Jual Beli Saham Dalam Islam

Posted by jameswayne pada 3 Mei, 2008

Pengantar

Ketika kaum muslimin hidup dalam naungan sistem Khilafah, berbagai muamalah mereka selalu berada dalam timbangan syariah (halal-haram). Khalifah Umar bin Khaththab misalnya, tidak mengizinkan pedagang manapun masuk ke pasar kaum muslimin kecuali jika dia telah memahami hukum-hukum muamalah. Tujuannya tiada lain agar pedagang itu tidak terjerumus ke dalam dosa riba. (As-Salus, Mausu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, h. 461).

Namun ketika Khilafah hancur tahun 1924, kondisi berubah total. Kaum muslimin makin terjerumus dalam sistem ekonomi yang dipaksakan penjajah kafir, yakni sistem kapitalisme yang memang tidak mengenal halal-haram. Ini karena akar sistem kapitalisme adalah paham sekularisme yang menyingkirkan agama sebagai pengatur kehidupan publik, termasuk kehidupan ekonomi. Walhasil, seperti kata As-Salus, kaum muslimin akhirnya hidup dalam sistem ekonomi yang jauh dari Islam (ba’idan ‘an al-Islam), seperti sistem perbankan dan pasar modal (burshah al-awraq al-maliyah) (ibid., h. 464). Tulisan ini bertujuan menjelaskan fakta dan hukum seputar saham dan pasar modal dalam tinjauan fikih Islam.

Fakta Saham

Saham bukan fakta yang berdiri sendiri, namun terkait pasar modal sebagai tempat perdagangannya dan juga terkait perusahaan publik (perseroan terbatas/PT) sebagai pihak yang menerbitkannya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal (stock market).

Dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga (securities) seperti saham dan obligasi, serta berbagai instrumen turunannya (derivatif) yaitu opsi, right, waran, dan reksa dana. Surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan inilah yang disebut “efek” (Hasan, 1996).

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dalam Keppres RI No. 60 tahun 1988 tentang Pasar Modal, saham didefinisikan sebagai “surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Staatbald No. 23 Tahun 1847).” (Junaedi, 1990). Sedangkan obligasi (bonds, as-sanadat) adalah bukti pengakuan utang dari perusahaan (emiten) kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan (Siahaan & Manurung, 2006).

Selain terkait pasar modal, saham juga terkait PT (perseroan terbatas, limited company) sebagai pihak yang menerbitkannya. Dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1, perseroan terbatas didefinisikan sebagai “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,” Modal dasar yang dimaksud, terdiri atas seluruh nilai nominal saham (ibid., pasal 24 ayat 1).

Definisi lain menyebutkan, perseroan terbatas adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun pemiliknya (M. Fuad, et.al., 2000). Jadi sesuai namanya, keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik PT hanya terbatas pada saham yang dimiliki.

Perseroan terbatas sendiri juga mempunyai kaitan dengan bursa efek. Kaitannya, jika sebuah perseroan terbatas telah menerbitkan sahamnya untuk publik (go public) di bursa efek, maka perseroan itu dikatakan telah menjadi “perseroan terbatas terbuka” (Tbk).

Fakta Pasar Modal

Pasar modal adalah sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (pihak investor) dengan orang yang membutuhkan modal (pihak issuer/emiten) untuk mengembangkan investasi. Dalam UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” (Muttaqin, 2003).

Para pelaku pasar modal ini ada 6 (enam) pihak, yaitu :

(1). Emiten, yaitu badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal, atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan utang dari para investor di Bursa Efek.

(2). Perantara Emisi, yang meliputi 3 (tiga) pihak, yaitu : a. Penjamin Emisi (underwriter), yaitu perusahaan perantara yang menjamin penjualan emisi, dalam arti jika saham atau obligasi belum laku, penjamin emisi wajib membeli agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana; b. Akuntan Publik, yaitu pihak yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh emiten wajar atau tidak.c. Perusahaan Penilai (appraisal), yaitu perusahaan yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten wajar atau tidak.

(3). Badan Pelaksana Pasar Modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten (delisting) dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Di Indonesia Badan Pelaksana Pasar Modal adalah BAPEPAM (Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal) yang merupakan lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan.

(4). Bursa Efek, yakni tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Di Indonesia terdapat dua Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang dikelola PT Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang dikelola oleh PT Bursa Efek Surabaya.

(5). Perantara Perdagangan Efek. Yaitu makelar (pialang/broker) dan komisioner yang hanya lewat kedua lembaga itulah efek dalam bursa boleh ditransaksikan. Makelar adalah perusahaan pialang (broker) yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Sedang komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain dengan memperoleh imbalan.

(6). Investor, adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut (Junaedi, 1990; Muttaqin, 2003; Syahatah & Fayyadh, 2004).

Dalam pasar modal, proses perdagangan efek (saham dan obligasi) terjadi melalui tahapan pasar perdana (primary market) kemudian pasar sekunder (secondary market). Pasar perdana adalah penjualan perdana saham dan obligasi oleh emiten kepada para investor, yang terjadi pada saat IPO (Initial Public Offering) atau penawaran umum pertama. Kedua pihak yang saling memerlukan ini tidak bertemu secara dalam bursa tetapi melalui pihak perantara seperti dijelaskan di atas. Dari penjualan saham dan efek di pasar perdana inilah, pihak emiten memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang terjadi sesaat atau setelah pasar perdana berakhir. Maksudnya, setelah saham dan obligasi dibeli investor dari emiten, maka investor tersebut menjual kembali saham dan obligasi kepada investor lainnya, baik dengan tujuan mengambil untung dari kenaikan harga (capital gain) maupun untuk menghindari kerugian (capital loss). Perdagangan di pasar sekunder inilah yang secara reguler terjadi di bursa efek setiap harinya.

Jual Beli Saham dalam Pasar Modal Menurut Islam

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, bisnis babi dan apa saja yang terkait dengan babi, jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, dan industri hiburan, seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno, dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. (Syahatah dan Fayyadh, Bursa Efek : Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal, hal. 18; Yusuf As-Sabatin, Al-Buyu’ Al-Qadimah wa al-Mu’ashirah wa Al-Burshat al-Mahalliyyah wa Ad-Duwaliyyah, hal. 109).

Namun mereka berbeda pendapat jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal, misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya. Syahatah dan Fayyadh berkata,”Menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar’i…Dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.” (Syahatah dan Fayyadh, ibid., hal. 17).

Tapi ada fukaha yang tetap mengharamkan jual beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini misalnya Taqiyuddin an-Nabhani (2004), Yusuf as-Sabatin (ibid., hal. 109) dan Ali As-Salus (Mausu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 465). Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami (syirkah Islamiyah) atau tidak.

Aspek inilah yang nampaknya betul-betul diabaikan oleh sebagian besar ahli fikih dan pakar ekonomi Islam saat ini, terbukti mereka tidak menyinggung sama sekali aspek krusial ini. Perhatian mereka lebih banyak terfokus pada identifikasi bidang usaha (halal/haram), dan berbagai mekanisme transaksi yang ada, seperti transaksi spot (kontan di tempat), transaksi option, transaksi trading on margin, dan sebagainya (Junaedi, 1990; Zuhdi, 1993; Hasan, 1996; Az-Zuhaili, 1996; Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004; Syahatah & Fayyadh, 2004).

Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nizham al-Iqtishadi (2004) menegaskan bahwa perseroan terbatas (PT, syirkah musahamah) adalah bentuk syirkah yang batil (tidak sah), karena bertentangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Kebatilannya antara lain dikarenakan dalam PT tidak terdapat ijab dan kabul sebagaimana dalam akad syirkah. Yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apa pun baik dengan pihak perusahaan maupun pesero (investor) lainnya. Tidak adanya ijab kabul dalam PT ini sangatlah fatal, sama fatalnya dengan pasangan laki-laki dan perempuan yang hanya mencatatkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, tanpa adanya ijab dan kabul secara syar’i. Sangat fatal, bukan?

Maka dari itu, pendapat kedua yang mengharamkan bisnis saham ini (walau bidang usahanya halal) adalah lebih kuat (rajih), karena lebih teliti dan jeli dalam memahami fakta, khususnya yang menyangkut bentuk badan usaha (PT). Apalagi, sandaran pihak pertama yang membolehkan bisnis saham asalkan bidang usaha perusahaannya halal, adalah dalil al-Mashalih Al-Mursalah, sebagaimana analisis Yusuf As-Sabatin (ibid., hal. 53). Padahal menurut Taqiyuddin An-Nabhani, al-Mashalih Al-Mursalah adalah sumber hukum yang lemah, karena kehujjahannya tidak dilandaskan pada dalil yang qath’i (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz III (Ushul Fiqih), hal. 437)

Kesimpulan

Menjual belikan saham dalam pasar modal hukumnya adalah haram, walau pun bidang usaha perusahaan adalah halal. Maka dari itu, dengan sendirinya keberadaan pasar modal itu sendiri hukumnya juga haram. Hal itu dikarenakan beberapa alasan, utamanya karena bentuk badan usaha berupa PT adalah tidak sah dalam pandangan syariah, karena bertentangan dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Wallahu a’lam [ ]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mushlih, Abdullah & Ash-Shawi, Shalah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Maa Laa Yasa’u Al-Taajir Jahlahu), Penerjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq), 2004

An-Nabhani, Taqiyuddin, an-Nizham al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut : Darul Ummah), Cetakan VI, 2004

As-Sabatin, Yusuf Ahmad Mahmud, Al-Buyu’ Al-Qadimah wa al-Mu’ashirah wa Al-Burshat al-Mahalliyyah wa Ad-Duwaliyyah, (Beirut : Darul Bayariq), 2002

As-Salus, Ali Ahmad, Mausu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah wa al-Iqtishad al-Islami, (Qatar : Daruts Tsaqafah), 2006

Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX (Al-Mustadrak), (Damaskus : Darul Fikr), 1996

Fuad, M, et.al., Pengantar Bisnis, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 2000

Hasan, M. Ali, Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 1996

Junaedi, Pasar Modal Dalam Pandangan Hukum Islam, (Jakarta : Kalam Mulia), 1990

Muttaqin, Hidayatullah, Telaah Kritis Pasar Modal Syariah, http://www.e-syariah.org/jurnal/?p=11, 20 des 2003

Siahaan, Hinsa Pardomuan & Manurung, Adler Haymans, Aktiva Derivatif : Pasar Uang, Pasar Modal, Pasar Komoditi, dan Indeks (Jakarta : Elex Media Komputindo), 2006

Syahatah, Husein & Fayyadh, Athiyah, Bursa Efek : Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal (Adh-Dhawabit Al-Syar’iyah li At-Ta’amul fii Suuq Al-Awraq Al-Maliyah), Penerjemah A. Syakur, (Surabaya : Pustaka Progressif), 2004

Tarban, Khalid Muhammad, Bay’u Al-Dayn Ahkamuhu wa Tathbiquha Al-Mu’ashirah (Al-Azhar : Dar al-Bayan Al-‘Arabi; Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), 2003

Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta : CV Haji Masagung), 1993 Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi

Posted in Dunia Islam, Ekonomi, Forum Diskusi, Info Bisnis | Dengan kaitkata: , , , | 7 Comments »

Indonesia,AS, Dan Negara Gagal

Posted by jameswayne pada 3 Mei, 2008

Pembaca yang terhormat, dalam satu bulan terakhir muncul berbagai ulasan tentang negara gagal (failed state), antara lain yang ditulis oleh Prof. Budi Winarno di Harian Kedaulatan Rakyat (Indonesia Adalah Negara yang Gagal), Meuthia Ganie-Rochman di Harian Kompas (Negara Gagal?), dan Budiarto Shambazy juga di Harian Kompas (Si Gembala Sapi).

Munculnya tulisan-tulisan tersebut didasari oleh suatu keadaan, di mana kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kelangkaan dan lonjakan harga-harga berbagai kebutuhan pokok, pendidikan, keamanan dan kehidupan sosial masyarakat, semakin buruk dan kian tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dan ketidakpedulian terhadap masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit, pemerintah cenderung melahirkan kebijakan-kebijakan pro pasar sehingga beban hidup masyarakat bertambah berat.

Berkaitan dengan ukuran dan peringkat kegagalan negara-negara di dunia, Foreign Policy yang berkedudukan di Washington AS, menerbitkan The Failed States Index 2007 yang dapat diakses di situs Foreign Policy dan website The Fund for Peace. Sebagai data, The Failed States Index 2007 ini cukup berguna untuk memberikan gambaran peringkat kegagalan negara-negara di dunia.Namun Foreign Policy bukanlah lembaga independen yang bersikap fair terhadap negara-negara di dunia, khususnya terhadap peradaban selain Barat. Sebagai contoh, publikasi majalah terbaru mereka mengangkat topik utama A World without Islam. Sebuah topik yang sangat berbau Islamophobia dan tendensi yang sangat tidak berdasarkan fakta. Ahmad Syafii Maarif dalam Perspektif, Gatra Nomor 18 Beredar Kamis, 13 Maret 2008HYPERLINK “http://jurnal-ekonomi.org/2008/04/07/dunia-tanpa-islamdunia-tanpa-islam/” menuliskan:“Judul semacam ini sungguh menyakitkan. Islam seperti akan dihalau dari muka bumi karena dianggap sebagai biang kekacauan global.”

Atas dasar inilah, data peringkat negara-negara gagal versi Foreign Policy ini harus dibaca secara kritis, khususnya metodologi atau ukuran-ukuran yang digunakan di dalam pengolahan The Failed States Index 2007.

Sebagai contoh, Irak ditempatkan sebagai negara paling gagal nomor dua setelah Sudan. Irak memang gambaran sebuah negara yang gagal, di mana setiap hari ratusan nyawa melayang dan tidak ada jaminan keamanan bagi warganya. Kemiskinan, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur, adalah masalah nyata yang dihadapi suadara-saudara kita di sana.

Hanya saja melepaskan Irak dari penyebab kehancuran Irak, yakni AS, adalah sebuah ketidakafairan. Sedangkan AS sendiri adalah sebuah negara yang menjadi sumber kekacauan ekonomi dunia di samping kekacauan-kekacauan lainnya. Dari negara inilah sebagian besar para Kapitalis dunia merampok sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga, kemudian menjadikannya sebagai pasar bagi produk-produk mereka melalui mekanisme pasar bebas yang sebenarnya sangat diskriminatif.

Di sisi lain perekonomian AS merupakan perekonomian yang boros, lebih besar pasak daripada tiang. Perekonomian AS adalah perekonomian utang, di mana hidupnya bergantung pada utang. Hanya bedanya dengan negara-negara lainnya, utang-utang AS tidak dilakukan dengan cara meminjam kepada negara atau lembaga keuangan internasional. AS berutang melalui sistem perbankannya, sistem pasar modalnya, dan tentunya utang gratis dari pencetakan mata uang dollar. Sebagian besar utang-utang AS tersebut dibiayai oleh negara-negara eksportir yag ingin meraup devisa sebanyak-banyaknya dari pasar AS (Sofyan Sapri Harahap, Ekonomi Islam: Saving atau Spending?, Republika 7/4/2003).AS merupakan contoh perekonomian yang paling buruk yang sedang menuju kematian. Rasio utang pasar kredit AS terhadap PDB mencapai 330%, rasio utang rumah tangga terhadap PDB 100% di mana nilai utang kartu kredit rumah tangga sudah mencapai 790 miliar dollar AS. Berkaitan dengan krisis finansial yang tengah melanda AS, muncul anggapan sistem keuangan di negeri Paman Sam tersebut laksana ZOMBIE, secara teknis sudah mati tapi masih beroperasi (Kompas 28/3/2008).

Sebagai sebuah negara besar, AS gagal memberi contoh yang baik bagi negara-negara di dunia. AS justru menjerumuskan rakyatnya dan negara-negara lain ke dalam jurang kehancuran yang berdarah-darah. Ironinya, keburukan AS yang sangat nampak tidak dapat membuka mata politisi dan pemerintah Indonesia.

Paska krisis ekonomi 1998, pemerintah Indonesia dengan bangganya memperkenalkan perekonomian neoliberal. Dari periode reformasi ini lahirlah berbagai produk hukum dan perundang-undangan, serta kebijakan neoliberal yang sangat menyengsarakan rakyat. Kini rakyat menghadapi berbagai himpitan kehidupan sebagai akibat kebijakan neoliberal pemerintah.

Jika sebelum krisis utang pemerintah Indonesia sebesar Rp 600 trilyun sudah sangat memberatkan, laksana kerbau yang dicocok hidungnya, pemerintah manut saja kepada IMF ketika diminta untuk mengambil alih dan menanggulangi utang-utang konglomerat sehingga utang pemerintah membengkak menjadi Rp 1250 trilyun. Kini utang negara telah merangkak naik di atas Rp 1400 trilyun sebagai akibat kelatahan pemerintah menerbitkan SUN (obligasi negara) demi mengejar kepercayaan pasar.

Ketika krisis BBM, listrik dan pangan, krisis finansial, dan kesempitan ruang gerak fiskal melanda negeri ini, pemerintah selalu mengambil kebijakan atas dasar kepentingan pasar. Dalam konteks ini, pemerintah selalu menempatkan kepentingan investor yang pertama kali dilayani, setelah itu baru kepentingan masyarakat. Meminjam istilah Revrison Baswir, investor first, people second. Pertemuan Presiden SBY dengan para buruh dan diplomat Indonesia baru-baru ini semakin menjelaskan di mana posisi pemerintah. Dalam dua pertemuan tersebut, presiden mengungkapkan betapa petingnya mengajak para investor masuk ke Indonesia.

Kebijakan pemeritah yang bersandar pada ekonomi neoliberal yag sudah pasti merugikan masyarakat, menunjukkan pemeritah tidak mampu mengurus kepentingan hidup rakyatnya. Sikap membatu pemerintah pada ekonomi neoliberal menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Jika kebutuhan hidup rakyat terancam oleh ketidakmampuan dan ketidakpedulian pemerintah, maka ini merupakan sebuah fakta bahwa negara Indonesia sedang berada dalam kegagalan. Jika negara kita mengalami kegagalan yang bertubi-tubi, masih relakah negara kita diatur oleh Kapitalisme yang sarat nilai-nilai sekuler ? Jika bukan, tidak inginkah negara ini diatur berdasarkan hukum-hukum Sang Khaliq yang telah menciptakan kita (manusia), alam semesta, dan segala isinya ? Tidak inginkah merasakan hidup berdasarkan syariah dalam naungan sistem khilafah ? Wallahu a’lam []oleh: Hidayatullah Muttaqin*

Posted in Ekonomi, Info Bisnis, Kiat Bisnis | Dengan kaitkata: , , | Leave a Comment »